Kemerdekaan Republik Indonesia telah berusia hampir 66 tahun, namun pembangunan di banyak sektor dirasa masih terlalu jauh dari sempurna. Fasilitas umum masih sulit diakses oleh masyarakat. Namun ternyata permasalahan pembangunan tak hanya berhenti sampai di situ. Khususnya pembangunan perekonomian menghadapi tantangan besar berupa praktik suap yang berujung pada tindakan korupsi. Mungkinkah praktik suap dan korupsi dapat dihapuskan dalam proses pembangunan di negara kita? Isu tersebut dikupas dalam Dialog Kenegaraan yang diselenggarakan oleh DPD RI dengan tema “Pembangunan Perekonomian Tanpa Suap”, Rabu, 25/05/2011, Coffee Corner DPD RI, Senayan, Jakarta.

Bagi Abdul Gafar Usman, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, hal yang paling fundamental sebelum melaksanakan pembangunan adalah menghilangkan aspek-aspek negatif dan mengeksplor aspek-aspek positif. Sejauh ini, pembangunan di Indonesia belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh pembangunan di daerah yang juga belum berhasil. “Jika daerah baik dan kuat, maka Negara kita ini pun akan baik dan kuat. Ibarat sebuah bangunan, daerah adalah batu-bata yang menyusun bangunan Negara kita,” ujar anggota DPD RI asal Provinsi Riau tersebut. Selain itu, Abdul Gafar juga menegaskan pentingnya penghapusan perdagangan kewenangan yang saat ini masih marak terjadi.

Siti Zuhro, peneliti LIPI, yang juga sepakat bahwa pembangunan Indonesia belum optimal, menambahkan beberapa pemikiran, di antaranya pembangunancyang tidak hanya dari sektor ekonomi, tetapi juga pembangunan aspek moral. Pemimpin bangsa ini juga berpengaruh dalam pembasmian praktik suap dan korupsi. “Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki karakter strong leadership yang tepat bagi Indonesia yang heterogen,” ungkap Zuhro. Apalagi saat ini, menurut Zuhro, dengan pembangunan-pembangunan yang sedang digalakkan, sebenarnya kita masih dalam proses “menjadi Indonesia”. (AF)

This post is also available in: English

Bagikan