Sebagai idiologi bangsa, Pancasila kini menghadapi gempuran nilai. Sehingga tak heran kini berbagai elemen bangsa merindukan pengejawantahan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan ini muncul dalam seminar bertema “Kebangkitan Budaya dan Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara” yang digelar DPD RI dalam peringatan hari Kebangkitan Nasional dan hari lahir Pancasila, Kamis 19/5/2011. Bertindak sebagai pembicara yaitu Prof. Dr. Hj. Istibsyaroh (Ketua Komite III), Taufik Rahzen (Penasihat Presiden Bidang Kebudayaan), Dr. Radhar Panca Dahana (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia), Dr. Asvi Warman Adam (sejarahwan LIPI), Dr. Bahtiar Effendy (Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah), dan Suryopratomo (Direktur Pemberitaan Metro TV).

Mengawali diskusi, Istibsyaroh mengatakan bahwa menjaga budaya –yang dianggap out of date – merupakan suatu hal sulit karena bertentangan dengan modernisasi dan sekulerisasi. “Setiap budaya yang masuk harus kita saring, apakah sesuai dengan nilai budaya bangsa dan agama kita atau tidak. Untuk itu, budaya Pancasila harus benar-benar ditanamkan dengan baik” katanya. Istibsyaroh juga menambahkan bahwa nilai budaya Indonesia semakin menurun karena banyak cagar budaya yang rusak.

Lebih fokus pada lima sila dalam Pancasila, Taufik Rahzen menambahkan bahwa sila pertama dan kedua Pancasila merupakan aspek etis, sila keempat dan kelima merupakan aspek politis, yang kemudian melahirkan sila 3 sebagai penghubung antara kedua aspek tersebut. Menyambung pembicaraan sebelumnya, Dr. Asvi Warman Adam menyayangkan dihapuskannya Pancasila dari kurikulum pendidikan nasional. “Indonesia harusnya belajar dari Negara lain yang mewajibkan idiologi dan sejarah perjuangan bangsa diajarkan disemua sekolah dan kampus” tegas Asvi.

Sementara itu, Radhar Panca Dahana menyerukan pentingnya menjaga kebhinekaan di Indonesia. Karena Pancasila adalah langit bagi bintang-bintang keragaman diseluruh nusantara. “Dengan anda tetap menjaga kejawaan, kebetawian, kemelayuan atau siapa pun anda, dengan begitu anda akan mampu menghargai keragaman dan perbedaan” ujar Radhar.

Meskipun pancasila merupakan sari pati budaya bangsa, namun sebagai idiologi bangsa perlu juga dipikirkan bagaimana mengimplementasikannya dalam tata pemerintahan Negara ini. Pendapat ini dikemukakan oleh Bachtiar Effendy yang menganggap perlu ada infrastruktur dan instrument kenegaraan yang menguji apakah pancasila sudah diterapkan dalam pemerintahan. “Perda dan Undang-undang bisa ditinjau di MK untuk menguji apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak, jika misalnya Presiden melanggar nilai-nilai pancasila bagaimana kita akan mengujinya?” seru Bachtiar mengandaikan.

Seruan ini menjadi relevan ketika saat ini kita melihat reformasi masih belum menunjukkan perubahan signifikan. Menurut Suryo Pranoto, reformasi jalan ditempat karena misi dan visi besar Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 telah dilupakan. “Kita tidak menyadari bahwa arah dan tujuan bangsa ini telah begitu jelas, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan perdamaian dunia” ujar Suryo. Pancasila adalah langkah-langkah bagaimana bangsa mewujudkan cita-citanya.

Melalui semangat internalisasi pancasila, diharapkan para pemimpin bisa mengawali menjadi teladan bagaimana nilai dan idiologi pancasila dilaksanakan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.(AF/SAF)

This post is also available in: English

Bagikan