Sepak terjang partai politik kembali digugat masyarakat. Ketika demokratisasi tak kunjung menuju ke arah yang ideal, kontribusi partai politik terhadap pembangunan daerah juga dipertanyakan. Alih-alih berharap perannya sebagai pilar utama penyangga demokrasi, partai politik justru menjadi bagian masalah. Gugatan tersebut tidak terlepas dari gonjang-ganjing politik, ekonomi, dan hukum di Indonesia dewasa ini.

Gugatan tersebut ditanggapi narasumber-narasumber Dialog Kenegaraan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bertema “Kontribusi Partai Politik terhadap Pembangunan Daerah” di Coffee Corner DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5). Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Teguh Juwarno menyatakan wajar jika masyarakat menggugat kinerja partai politik. Baginya, gugatan tersebut pertanda proses pematangan demokrasi di tengah masyarakat.

Seolah mewakili masyarakat, anggota DPD asal Kalimantan Timur Bambang Susilo, yang juga Ketua Komite II DPD, mengritik peran minim partai politik mengawal isu-isu strategis di daerah. Anehnya, kendati masyarakat menilai perannya minim, justru pertumbuhan partai politik bak cendawan di musim hujan setiap menjelang pemilihan umum (pemilu). “Partai politik baru berperan 25%, tetapi partai politik baru akan muncul ketika ada momen pemilu,” ujar Bambang.

Sebaliknya, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR Soetan Bathoegana mengakui peran partai politik yang belum optimal. Karenanya, partai politik harus menjadi instrumen perekrutan dan pengkaderan generasi yang amanah agar partai politik berkontribusi optimal di masa mendatang. “Sistem politik kita kejam, karena high cost politics. Akibatnya, peran partai politik tidak terasa nyata,” tegasnya.

Soetan mengingatkan betapa penting menyederhanakan jumlah partai politik melalui parliamentary threshold dan electoral threshold undang-undang pemilu agar sekaligus memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. “Sayangnya, semua partai politik mementingkan kepentingan golongan dan individu.”

Mengingat perannya sebagai pilar utama penyangga demokrasi, menurut peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) Ikar Nusa Bhakti, tidak berarti partai politik ditiadakan dalam sistem politik di Indonesia. “Sebab, bagus-buruknya pemerintahan kita bergantung pada partai politik. Bahkan, partai politik yang menentukan hitam-putihnya negeri ini. Suka tidak suka, partai politik berjasa dalam mempertahankan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).” (AF/SAF)

This post is also available in: English

Bagikan