Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai belum mampu mengatasi masalah kemacetan di DKI Jakarta. Kemacetan di Jakarta perlahan-lahan bisa dikurangi, jika saja Gubernur DKI mau bergerak cepat dan lebih fokus dalam penyelesaian kemacetan ini. Pendapat tersebut muncul dalam dialog Perspektif Indonesia dengan tema ”Kemacetan Jakarta, Adakah Solusinya?” di ruang pers, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (4/3). Pembicara yang hadir dalam dialog tersebut adalah Dani Anwar (Ketua Komite I DPD RI), Sutanto Suhodo (Deputi Gubernur Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Transportasi), Sutiyoso (Mantan Gubernur DKI), dan Darmaningtyas (Direktur Institut Studi Transportasi).

Dani Anwar mengatakan bahwa hingga kini hanya satu kebijakan yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta dan belum terbukti mengurai kemacetan. “Satu-satunya kebijakan yang dilakukan Fauzi Bowo (Gubernur DKI) yakni memajukan jam sekolah anak-anak. Tapi, tetap saja kemacetan terjadi”, ujar Dani.

Karenanya, Dani memberikan solusi agar Gubernur DKI melanjutkan Pola Transportasi Makro (PTM), bukan sebaliknya membuat kebijakan baru seperti pembangunan enam ruas tol baru. Menurut Dani Anwar, pembangunan enam ruas jalan tol tersebut harus dibatalkan, sebab akan menambah kemacetan di Jakarta. Pembangunan tersebut ditengarai akan membuat banyak orang kepincut memiliki kendaraan pribadi lebih banyak lagi. “Arus kendaraan pribadi masuk Jakarta semakin banyak, pintu tol jadi bottle neck,kemacetan di Jakarta pun terjadi di tengah kota,” tandasnya.

Sutanto Suhodo mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuat cetak biru kemacetan yang terdiri dari 3 pilar. Pertama, membangun ketertinggalan infrastruktur jalan. Sutanto mencontohkan Negara Singapura yang rasio jalannya dua kali lipat dari Jakarta dan mempunyai public transport yang baik. ”Infrastruktur ketertinggalannya harus kita kejar. Walaupun ada UU tata ruang, lingkungan, dan RTH yang harus dipertahankan, mencakup ruang publik dan privat, ini membatasi kita juga untuk memperluas,” terang Sutanto.

Kedua, mambangun public transport. Sutanto menjelaskan bahwa angkutan publik harus diseimbangkan dengan angkutan pribadi. Kini, populasi angkutan publik mencapai 3% sedangkan sisanya angkutan pribadi.

Ketiga, membangun traffic management yaitu pengaturan penggunaan jalan, sehingga infrastruktur bisa digunakan dengan optimal. Contoh traffic management adalah kebijakan kebijakan memajukan jam sekolah dan sterilisasi jalur busway.

Senada dengan Dani, Sutiyoso juga meminta Fauzi Bowo melanjutkan model PTM yang diriset hingga tujuh tahun tersebut. Dalam PTM dijelaskan soal solusi jangka menengah dan panjang mengurangi kemacetan di DKI. Solusi tersebut yakni membangun 15 koridor busway hingga 2010, Mass Rapid Transit (MRT), serta angkutan massa berbasis rel dan berbasis air (water way). “Sayangnya PTM tidak dilaksanakan konsisten. Busway ditelantarkan dan water way ditiadakan,” sesal Sutiyoso.

Sementara, Darmaningtyas mengatakan sebenarnya kemacetan dapat diatasi jika saja Fauzi Bowo memiliki kepedulian serta dapat melanjutkan program-program pembangunan pemerintah sebelumnya, yaitu Sutiyoso. “Jadi, ini tergantung pemimpinnya, apakah pemimpin itu memiliki kepedulian dan dapat melanjutkan program pemerintahan sebelumnya atau memiliki program solusi tersendiri untuk mengatasi kemacetan ini,” katanya.

Darmaningtyas mengatakan tiga tahun kepemimpinan, Fauzi Bowo belum membangun satu koridor pun. Bahkan pengoperasian tiga koridor yang infrastrukturnya dibangun pada masa Sutiyoso pun mengalami ketertundaan, karena Fauzi Bowo lebih fokus melahirkan MRT yang butuh waktu lebih lama.

Masalah kemacetan, lanjut Darmaningtyas, kendalanya adalah krisis solusi jangka menengah dan panjang yang sudah dijelaskan dalam PTM. Darmaningtyas yakin, jika PTM dijalankan secara konsisten oleh pemerintahan sekarang, maka hal itu dapat mengurangi kemacetan.

This post is also available in: English

Bagikan