07. Feb, 2011 
2 Komentar
Sidang Tim Kerja RUU Pemda Komite I di Ruang Rapat Komite III Lt. 2 Gd. B DPD RI, Senayan, Jakarta (7/2). Membahas RUU Pemda bersama Tim Ahli Harsanto Nursandi, Andhika dan Anang Zubaidy. Draft RUU Pemda yang dibuat tim ahli tersebut mendapat koreksian dan masukan dari Anggota Tim RUU Pemda Komite I DPD RI.
Loading ...
Penjabaran awal naskah akademik dan draft RUU Provinsi Kepulauan oleh Tim Pakar, Ronald Zelfianus Titahelu dan Kotan Y. Stefanus, menjadi [...]Alat Kelengkapan DPD RI, PPUU, mengadakan rapat koordinasi bersama Forum Konstitusi terkait penyusunan buku mengenai sejarah DPD RI, Selasa (15/05/12). [...]Diskusi Nasional Tentang Perencanaan Anggaran Negara Secara Aspiratif, Partisipatif dan Akuntabel bertempat di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta [...]Komite I menyelenggarakan rapat Bidang tugas I I dalam rangka Membahas aspirasi masyarakat dan rencana penyusunan terhadap Undang-Undang bertempat di [...]Bertempat di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu (14/05/2012), dengan agenda membahas perubahan draft Naskah Akademik [...]Penetapan Jadwal Tim Kerja RUU BUMD untuk Masa Sidang IV Tahun Sidang 2011-2012 tertanggal 08 Mei s.d. 15 Agustus 2012 [...]Komite II DPD RI Siap Bahas RUU Tentang Perdagangan, Tentang Keantariksaan dan Tentang Jalan –
Memasuki Masa Sidang IV Tahun Sidang [...]
Anggota PHAL DPD RI melakukan pembahasan terkait Jadwal dan Acara Persidangan PHAL masa sidang IV tahun sidang 2011-2012 [...]
Selain menyepakati pemilihan 3 (tiga) daerah dalam rangka inventarisasi materi prolegnas 2013 yaitu Makassar, Lampung dan Yogyakarta, [...]Dengan menggandeng beberapa LSM, Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) menyelenggarakan sidang dalam rangka brainstorming pembuatan TOR terkait pelaksanaan lokakarya PAP DPD [...]
Wacana pengembalian Pemilihan Gubernur ke DPRD, termasuk oleh usulan DPD adalah kekeliruan sejarah. Kita tidak sedang mencoba2 sistem, bagi kami rakyat di bawah pemilihan secara langsung adalah pilihan yang paling tepat…oleh karena itu, DPD jangan mengatasnamakan rakyat, krn terpilihnya DPD adalah krn rakyat..maka ikutilah suara rakyat yg masih menginginkan pemilihan langsung
Wacana Pilkada baik gubernur, bupati maupun walikota dikembalikan pada sistem lama yaitu pemilihan legislatif merupakan langkah yang sangat baik. kita smua tahu bahwa pemilihan langsung membutuhkan high cost jadi perlu penghematan anggaran negara yang dapat dialihkan pada program kesejahteraan rakyat. belum dampak langsung yang dirasakan masyarakat dg banyaknya agenda pemilu setiap saat. juga keterlibatan pns dalam pilkada tak dapat dihindari sehingga penempatan pns tidak lagi sesuai dg the right man and the right place sebaliknya berdasarkan balas budi. Dan masi h banyak permasalahan yang timbul di masyarakat dg pemilihan langsung terutama keharmonisan bermasyarakat yang terganggu. Tidak percaya silahkan survey…Terima kasih