Jakarta, 19 Oktober 2010 – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono mengadakan pertemuan dengan pimpinan lembaga tinggi negara pada Senin (18/10) pukul 10.00 WIB di Ruang Delegasi Pimpinan MPR, Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta. Agenda pertemuan tersebut adalah membicarakan persoalan-persoalan aktual saat ini, dikaitkan dengan pilar berbangsa seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Pertemuan ini merupakan inisiatif pimpinan MPR RI. Sebelumnya pertemuan serupa pernah di gelar di Istana Negara Jakarta dan di Istana Bogor, pertemuan ini adalah yang ketiga kalinya. Selain Taufik Kiemas hadir pula Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid, Hajrianto Tohari, Melani Leimena Suharli dan Lukman Hakim Syaefuddin. Dari jajaran DPR RI hadir Ketua DPR RI Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Priyo Budi Santoso, Anis Matta dan Taufik Kurniawan. Dari DPD RI hadir Ketua DPD RI Irman Gusman dan Wakil Ketua DPD RI Laode Ida dan GKR Hemas.

Dari lembaga tinggi negara hadir Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Komisioner Komisi Yudisial Busyro Muqqodas, Ketua Mahkamah Agung Arifin Tumpa hingga Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo. Sementara itu dari jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II  datang Menteri Kordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alamsyah serta Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Pada kesempatan itu Ketua DPD RI Irman Gusman menyampaikan perspektifnya. ”Terlihat ada kesamaan cara pandang diantara kita semua. Bahwa tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 akan tercapai dengan baik bila kita semua memiliki cara pandang dan semangat yang sama”, ujar Irman.

Irman Gusman mewakili lembaga DPD RI memberi perhatian kepada lima persoalan penting, diantaranya mengenai pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam, mengenai stabilitas nasional dan keamanan warga negara, menyangkut target tujuan pembangunan millennium (MDG’s), serta mengenai penyempurnaan sistem ketatanegaraan.***

This post is also available in: English

Bagikan