Kunjungan Kerja Anggota Komite III DPD RI ke Asrama Haji Pondok Gede dan Bekasi diwakili oleh Ahmad Jajuli, Pardi, Sulistyo, Lalu Supardan, Carolina Nubatonis Kondo, Maria Goreti serta Herlina Murib dalam rangka meninjau kesiapan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2010, Senin (11/10).

Rombongan Komite III DPD RI diketuai Ahmad Jajuli, Hi., S.IP. (Anggota DPD Provinsi Asal Lampung) Memberi masukan terkait masalah UU Haji, dan pada kesempatan tersebut rombongan mendapatkan masukan dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) terkait penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2010. Adanya masukan agar limit quota Tahun 2011 diharapkan meningkat dan adanya kejelasan dan kepastian pembatasan calon haji. Pada tahun ini kepastian hal tersebut belum terealisasi, seperti sempitnya waktu yang diberikan oleh petugas PPIH dalam pengurusan rencana haji, sedangkan pihak Kakanwil menyampaikan adanya perubahan waktu untuk perubahan passport internasional tersebut dalam waktu yang sangat mendesak.

Pada kesempatan tersebut anggota Komite III DPD RI meninjau sarana dan fasilitas asrama haji baik kamar asrama, tempat katering maupun ruang makan calon haji. Memang masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki namun setidaknya tidak menjadi hambatan bagi para calon haji. Adanya kendala lain seperti minimnya kapasitas gedung, mengakibatkan daya tampung asrama yang belum dapat memadai bagi calon jamaah haji, sedangkan untuk membangun fasilitas berupa gedung terkendala oleh mahalnya harga tanah yang ada di sekitar gedung untuk dibebaskan, dengan harga permeter sebesar 4 juta rupiah, oleh karenanya pihak asrama mengalami kesulitan dalam penganggaran pembebasan tanah.

Pihak panitia jamaah haji menghadapi kesulitan diakibatkan banyaknya jamaah haji yang belum mengikuti manasik haji karena hal tersebut seharusnya diadakan jauh sebelum pelaksanaan ibadah haji, dengan bertambahnya jumlah quota tahun 2010 ini maka untuk pengaturan kloter yang awalnya masih 16 kloter sekarang menjadi lebih banyak. Pardi (Anggota DPD asal DKI) menegaskan keinginannya untuk mengoptimalisasikan penganggaran subsidi untuk pelaksanaan haji, diantaranya biaya konsumsi untuk haji lebih baik dialokasikan untuk penyewaan maktab (pemondokan/penginapan) yang lebih dekat dengan tempat pelaksanaan haji.

This post is also available in: English

Bagikan