Committee III of DPD RI does the supervision on the Law Number 39 Year 2004 on Placement and Protection of Migrant Workers (TKI) Abroad. To obtain comprehensive information, Committee III holds Public Hearing (RDPU) with the Head of National Authority for the Placement and Protection of Indonesian Overseas Workers (BNP2TKI) and Wahyu Susilo from Migrant Care. RDPU led by Chairman of Committee III of DPD Sulistiyo, accompanied by Vice Chairman Azis Qahhar Mudzakkar and Vice Chairwoman Darmayanti Lubis. RDPU held in the Assembly Hall of Committee I, 2^nd floor of B Building of DPD RI, Parliament Complex, Senayan, Jakarta, Tuesday (9 / 03).

In this RDPU, Head of BNP2TKI, Moh. Jumhur Hidayat, explained the target activities of BNP2TKI for the next five years i.e. the migrant workers placement of 3,500,000 people with the proportion 50% of formal migrant workers; providing protection to migrant workers since the departure until homecoming and those who are in Abroad about 3,500,000 people; increasing operational support and administrative services in Centre and the entire provinces, as well as implementation of monitoring and controlling as well as use of budget orderly.

Furthermore, Jumhur revealed that BNP2TKI facing institutional and technical problems. Institutional problems which faced by migrant workers is the dualism of workers services (BNP2TKI and Manpower Ministry) and the delegation of authority. The implications of such service dualism among others are BNP2TKI online system is not used, departure service manually, homecoming of troubled workers from Middle East is increasing, the forgery signature of Embassy officials are rampant, the State Budget for the PAP & KTKLN not absorbed. “Dualism of service indicating the occurrence of setbacks in the management of migrant workers”, said Jumhur. Authority delegation problems that faced is the limitation of BNP2TKI authority in monitoring and imposing sanctions against the supporting partner of the placement and protection of migrant workers.

While the technical challenges that faced is the number of unemployment and limited job opportunities in domestic so that it requires jobs abroad which can be entered by Indonesia workers; limited public access against information and weakness of institutional coordination and preparation of documents in the service of migrant workers, ineffective protection of migrant workers and the number of troubled require special handling and intensive especially in terms of fulfilling the rights of migrant workers; the limited institutional capacity in the service of migrant workers mainly from the institutional side BP3TKI; and Human Resource (SDM) issues workers.

Solving problems which recommended is the need for promotion and improvement of abroad cooperation networks to expand job opportunities for migrant workers, especially formal migrant workers; need placement service improvement through socialization that can educate people, improve institutional coordination and departure preparation of migrant workers candidate; need protection optimization and prompt and timely service  to solve migrant workers problems; and need strong institutional support with the formation of a new BP3TKI.

Meanwhile, Wahyu Susilo, Chairman of the Board of Management of Migrant Care, explained about many weak points of the Act Number 39 Year 2004 which needs to be improved, among others, about the paradigm of the Act which still puts migrant workers as commodities. According to Wahyu the crucial problems that is the separation of the articles about the placement and protection. Besides, placement and protection are problems which continuous and inseparable. In addition, there are still many regulations which did not exist regarding articles of training implementation and migrant workers protection in abroad. Wahyu said the government’s position was not clear whether it is as regulator and also operator. “The government is still running and monitoring its own,” said Wahyu.

Explanations of the two informants, appreciated by most senators of the Committee III of the DPD RI invite questions and input. The response of senators of Committee III of the DPD among others about giving sanctions to the PJTKI which is bad, protecting of migrant workers, reducing the number of illegal migrant workers, reducing the number of workers who do not have skills, as well as the processing of advocacy and legal protection abroad.

PENGAWASAN KOMITE III DPD TERHADAP UU MENGENAI KETENAGAKERJAAN

Published 9 Maret 2010

Komite III DPD RI sedang melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Untuk memperoleh informasi yang komprehensif, Komite III melangsungkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pengawasan TKI (BNP2TKI) dan Wahyu Susilo dari Migrant Care. RDPU dipimpin oleh Ketua Komite III DPD Sulistiyo, didampingi Wakil Ketua Azis Qahhar Mudzakkar dan Darmayanti Lubis. RDPU bertempat di Ruang Rapat Komite I, lantai 2 Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/03).

Dalam RDPU ini, Kepala BNP2TKI, Moh. Jumhur Hidayat, memaparkan sasaran kegiatan BNP2TKI lima tahun ke depan yaitu penempatan TKI 3.500.000 orang dengan proporsi 50% TKI formal; pemberian perlindungan kepada TKI sejak keberangkatan sampai kepulangan dan yang berada di Luar Negeri sekitar 3.500.000 orang; meningkatnya dukungan operasional dan pelayanan administratif di Pusat dan seluruh provinsi, serta terlaksananya pengawasan dan pengendalian serta tertibnya penggunaan anggaran.

Selanjutnya, Jumhur mengungkapkan BNP2TKI mengalami masalah kelembagaan dan teknis. Masalah kelembagaan yang dihadapi adalah dualisme pelayanan TKI (BNP2TKI dan Depnakertrans) dan delegasi wewenang. Implikasi dari dualisme pelayanan diantaranya sistem online BNP2TKI tidak dimanfaatkan, pelayanan pemberangkatan secara manual, kepulangan TKI bermasalah dari Timur Tengah semakin meningkat, maraknya pemalsuan tanda tangan pejabat KBRI, anggaran APBN untuk PAP & KTKLN tidak terserap. “Dualisme pelayanan mengindikasikan terjadinya kemunduran dalam manajemen TKI”, ujar Jumhur. Masalah delegasi kewenangan yang dihadapi adalah terbatasnya kewenangan BNP2TKI dalam melakukan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap mitra kerja pendukung penempatan dan perlindungan TKI.

Sedangkan kendala teknis yang dihadapi adalah banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja didalam negeri sehingga memerlukan lapangan kerja di luar negeri yang dapat dimasuki TKI; terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan lemahnya koordinasi kelembagaan serta pelayanan dokumen dalam penyiapan TKI; belum optimalnya perlindungan dan banyaknya TKI bermasalah yang memerlukan penanganan khusus dan intensif terutama dari sisi pemenuhan hak-hak TKI; terbatasnya kapasitas kelembagaan dalam pelayanan TKI terutama dari sisi kelembagaan BP3TKI; serta permasalahan SDM TKI.

Penyelesaian masalah yang direkomendasikan berupa perlunya promosi dan peningkatan jaringan kerjasama luar negeri untuk memperluas lapangan kerja bagi TKI khususnya TKI formal; perlu peningkatan pelayanan penempatan melalui sosialisasi yang mencerdaskan masyarakat, peningkatan koordinasi kelembagaan dan penyiapan keberangkatan calon TKI; perlu optimalisasi perlindungan dan pelayanan cepat dan tuntas untuk menyelesaikan permasalahan TKI; dan perlu dukungan kelembagaan yang kuat dengan pembentukan BP3TKI yang baru.

Sementara itu, Wahyu Susilo, Ketua Dewan Pengurus Migrant Care, menjelaskan mengenai banyaknya titik lemah dari UU Nomor 39 Tahun 2004 yang perlu diperbaiki, antara lain mengenai paradigma UU yang masih menempatkan TKI sebagai komoditi. Menurut Wahyu masalah yang krusial yaitu adanya pemisahan pasal-pasal mengenai penempatan dan perlindungan. Padahal, penempatan dan perlindungan adalah masalah yang berkesinambungan dan tidak terpisahkan. Selain itu, masih banyak peraturan-peraturan yang belum ada mengenai pasal pelaksanaan pelatihan dan perlindungan TKI di luar negeri. Wahyu mengatakan posisi pemerintah belum jelas posisinya sebagai regulator dan juga operator. “Pemerintah masih menjalankan dan mengawasi sendiri”, ucap Wahyu.

Penjelasan kedua narasumber, diapresiasi oleh sebagian besar anggota Komite III DPD RI sekaligus mengundang pertanyaan dan masukan. Tanggapan anggota Komite III DPD diantaranya tentang pemberian sanksi bagi PJTKI yang nakal, perlindungan terhadap TKI, mengurangi jumlah TKI ilegal, mengurangi jumlah TKI yang tidak punya keahlian, serta proses advokasi dan perlindungan hukum di luar negeri.

Bagikan