Jakarta sudah memasuki usia ke-483 tahun ini. Ibukota Indonesia dengan segala daya tariknya, membuat banyak orang berbondong-bondong memadati Jakarta, sehingga kota metropolitan ini tak lepas dari berbagai masalah kota besar, terutama kemacetan serta transportasi. Problematika lainnya yang tidak kalah penting yaitu masalah banjir, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan rakyat. Permasalahan ibukota ini mengemuka dalam acara talk show Perspektif Indonesia bertajuk “Mengatasi Problematika Kota Jakarta”. Acara diskusi berlangsung di press room DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/06). Pembicara dalam acara tersebut adalah Dani Anwar (Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta), Prijanto (Wakil Gubernur DKI Jakarta), Bun Yamin Ramto ( Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta), dan Laurel Heydir (Pengamat Pembangunan).

Memandang Jakarta, Dani Anwar mengatakan bahwa kota ini sudah overloaded, artinya daya tampung DKI dalam sisi ruang sudah tidak ideal lagi. Dani Anwar menyoroti akar permasalahan di Jakarta berawal dari tidak konsisten-nya Pemerintah Provinsi DKI dalam menerapkan peraturan daerah tentang tata ruang kota dan adanya kompromi atau negosiasi antara Pemrov dan investor. “Tata ruang provinsi harus dilakukan sebaik-baiknya jangan mengikuti pemodal, sehingga rencana tata ruang diubah dengan kompromi sehingga berdampak pada masyarakat. Misalnya pembangunan gedung tanpa Amdal itu keluar dari rencana tata ruang. Seluruh peraturan daerah harus dilakukan secara konsisten oleh aparat,” katanya. Menurutnya, aturan tata ruang kota belum memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran tata ruang.

Selanjutnya, Dani Anwar mengharapkan agar pembangunan wilayah ibu kota negara ini diperbaiki lagi, terutama menciptakan tata ruang yang aman untuk kepentingan umum. Ia menilai keberadaan bus way adalah merupakan suplementer yang masih perlu pendamping dari moda transportasi lainnya. Dani Anwar juga mengusulkan, untuk mengatasi permasalahan Kota Jakarta tersebut dengan cara memisahkan Ibu Kota Negara dengan pusat pemerintahan. Dengan langkah tersebut, maka distribusi manusia ke Kota Jakarta bisa lebih ditekan. Selain itu, konsep Sutiyoso yaitu megapolitan bisa dijadikan alternatif untuk dilaksanakan, agar berbagai masalah terselesaikan.

Bun Yamin juga mengatakan hal yang senada dengan pernyataan Dani Anwar. Selama ini Pemprov DKI membiarkan pertumbuhan kendaraan, namun tidak melakukan penambahan maupun perluasan ruas jalan. Bun Yamin mengungkapkan pada saat ia menjabat, ia berhasil memindahkan terminal bis ke luar kota untuk memperluas ruang gerak, yang belum sempat ia pindah hanyalah terminal Pulo Gadung. Ia menyesalkan Pemprov sekarang yang tidak melanjutkan pemindahan terminal, termasuk proyek mono rel yang menurutnya bisa mengatasi solusi kemacetan. “Mono rel dulu sudah diputuskan tahun 1985, tapi sampai sekarang tidak dilanjutkan”, ungkapnya.

Laurel Heydir mengungkapkan bahwa pemilik modal besar memang berperan besar dalam mengarahkan kebijakan pembangunan di DKI Jakarta. Banyak kebijakan yang diintervensi oleh pengusaha sehingga tidak mengakomodasi kepentigan masyarakat. “Pemilik modal bisa membeli apa saja, termasuk menentukan kebijakan,” ujarnya. Menanggapi masalah kemacetan, Laurel mengungkapkan variabel penyebabnya seharusnya bisa diukur seperti volume kendaraan dan ruas jalan. Ia menyarankan menajemen pemerintahan-lah harus diperbaiki.

Kritikan yang dilontarkan ketiga narasumber diatas, ditanggapi oleh Priyanto, bahwa kemacetan di Jakarta disebabkan ketidakdisiplinan masyarakat. Selain itu, penyebab lainnya adalah tidak disiplin dan tidak konsistennya petugas kepolisian dalam menjalankan tugasnya. “Banyak sopir kendaraan umum yang berhenti seenaknya, ada PKL mengambil jalan, parkir gelap di beberapa ruas jalan, serta kendaraan lain yang masuk busway”, ujarnya. Prijanto membantah Pemprov DKI tidak berusaha menambah ruas jalan, buktinya Pemprov DKI kini sedang membangun beberapa ruas jalan, seperti tol Cakung-Cilincing sampai Ancol Timur, akses jalan tol Bogor-Jakarta, dan pembangunan beberapa jalan layang. Sementara, pemindahan Terminal Pulo Gadung masih dalam tahap proses.

Menurut Prijanto mengatur tata ruang Jakarta memang tidak mudah, ia bahkan mengibaratkan Jakarta ini layaknya kampung besar. “Jalan yang sudah segitu ya tidak bisa dibesarkan. Lain dengan BSD, Kelapa Gading dan lain-lain, di sana bisa dibangun rumah, kantor, dan rapi,” ujar Prijanto.

Bagikan