Masalah kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, pilkada serta infrastruktur mengemuka dalam dialog “Suara Daerah” antara anggota Dewan Perwakilan Daerah dan para wartawan dari media cetak serta elektronik. Anggota DPD yang menjadi narasumber dalam acara tersebut adalah Istibsyaroh (asal Jawa Timur), Parlindungan Purba (asal Sumatera Utara), dan Elnino M.Husein Mohi (asal Gorontalo). Hadir juga dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal DPD, Siti Nurbaya Bakar. Dialog berlangsung di Press Room, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6).

Satu persatu, para anggota DPD menyampaikan aspirasi dari daerah perwakilannya masing-masing. Elnino merangkum permasalahan dari Gorontalo menjadi tujuh poin. Antara lain, pertama, adanya pemekaran daerah dan kini ada 8 daerah di Gorontalo yang meminta menjadi daerah baru.

Kedua, UU Otonomi daerah sebaiknya tidak diseragamkan di seluruh propinsi, karena konteks tiap daerah berbeda-beda. “Dalam UU Otda nanti yang akan kita revisi DPD bersama DPR, titik berat otonomi untuk propinsi yang penduduknya sedikit, mestinya di tingkat propinsi saja, agar lebih efisien,” ujar Elnino.

Masalah ketiga mengenai pemilihan gubernur yang sebaiknya tidak dipilih oleh DPRD. “Kalau berpikirnya efisien jangan gubernur yang dipilih oleh DPRD, Bupati Walikota saja, ada 500 lebih Bupati/Walikota,” jelas Elnino.

Keempat, mengenai perubahan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang mestinya memberikan kepercayaan kepada daerah dibanding pusat.

Kelima, Elnino mengharapkan status guru di daerah dijadikan pegawai nasional, agar tidak terjadi lagi intervensi dan intimidasi guru oleh bupati/walikota untuk kepentingan politik.

Keenam, adanya desakan dari rakyat untuk penuntasan kasus-kasus korupsi di daerah. Terakhir, masalah penuntasan listrik. Elnino mengusulkan harus ada PLTN di tiap pulau besar. “Karena tidak mungkin ekonomi bisa bangkit kalau energinya tidak ada,” ujarnya.

Sementara itu, Parlindungan Purba menyampaikan masalah Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan, agar memberikan kontribusinya ke daerah. “Kami sudah menemui menteri keuangan, Menkeu sudah merespon, tinggal menunggu Undang-Undang diubah,” ungkap Parlindungan. Masalah infrastruktur yaitu PLTA Asahan III juga menjadi perhatian DPD. Selanjutnya, Parlindungan mengungkapkan keluhan masyarakat daerah tentang Jamkesmas yang tidak merata dan masalah batas-batas pemekaran yang juga mengemuka di Sumatera Utara.

Masalah mengenai Jamkesmas dan DBH juga menjadi persoalan bagi daerah Jawa Timur. Istibsyaroh mengungkapkan di kota Malang yang terdapat 102 pabrik rokok, hanya memperoleh pengembalian di tahun 2009 sebanyak Rp 17 miliar. “Jawa Timur sudah setor 450 Triliun, tapi dikembalikan hanya 600 M, sehingga tidak cukup untuk pembangunan di Jawa Timur,” ungkap Istibsyaroh.

Istibsyaroh juga meminta agar Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendidikan sebaiknya dibebaskan penggunaannya oleh daerah, agar sesuai dengan kebutuhan. Masalah pendidikan lainnya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terlambat dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap Pondok Pesantren.

Persoalan panitia pengawas dan KPUD yang tidak netral menjadi persoalan tersendiri di Jawa Timur, apalagi ada 18 pemilukada Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

Dikatakan Siti Nurbaya Bakar, beberapa masalah yang dikemukakan para anggota tersebut, sedang dibahas oleh DPD diantaranya adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta permasalahan Pilkada. “Soal pilkada, apakah dipilih langsung atau dikembalikan kepada DPRD, itu yang perlu dilihat persoalan sistem yang perlu dibangun, bagaimana hak rakyat diserahkan kepada wakilnya untuk pengawasan,” ujar Siti.

Selanjutnya, Siti mengungkapkan keoptimisannya mengenai kerjasama DPD dan DPR. “Mekanisme kerja DPD dan DPR akan semakin bagus, seperti yang sudah dilakukan kerjasama Komite III dengan Komisi VIII,” kata Siti.

Dialog Suara Daerah adalah suatu acara yang dirancang oleh Sekretariat Jenderal DPD untuk menggemakan aspirasi daerah ke tingkat nasional melalui publikasi dan juga mengakrabkan anggota DPD dengan media. Acara ini rencananya akan dilangsungkan seminggu sekali.

Bagikan