Komite IV DPD mengadakan sidang dengar pendapat dengan BPH Migas dalam rangka presentasi kebijakan usaha hilir migas dalam kaitan RAPBN tahun 2011. Dalam rapat tersebut, anggota Komite IV sempat meminta BPH Migas untuk memperhatikan community development di daerah penghasil migas agar benar-benar tepat sasaran, mendorong pemanfaatan migas bagi masyarakat dan peningkatan infrastruktur gas bumi. Sidang Dengar Pendapat berlangsung di ruang rapat Komite IV, Gedung B DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (10/5). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komite IV, Ella M. Giri Komala (asal Jawa Barat) dan Abdul Gafar Usman (asal Riau). Sementara pihak BPH Migas diwakili oleh anggota Komite Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Agus Budi Hartono beserta jajaran pejabat BPH Migas lainnya.

Dalam presentasinya, BPH Migas melaporkan kondisi industri hilir Migas saat ini, yaitu: Pertamina tidak lagi monopoli, pasar hilir Migas telah terbuka, produk Migas merupakan produk vital dan strategis, intensitas energi di Indonesia belum efisien, serta belum adanya jaminan kepastian hukum. Ke depannya, BPH Migas ingin mencapai industri hilir Migas yang efisien, kompetitif, transparan dan sehat, tidak ada kelangkaan BBM, pemanfaatan gas bumi meningkat, mensejahterakan rakyat, serta iuran badan usaha lancar.

Untuk mencapai kondisi yang diinginkan tersebut, BPH Migas masih mempunyai kendala yaitu: kuota BBM bersubsidi dibatasi oleh UU APBN, sementara demand dari tahun ke tahun meningkat dan belum ada regulasi pembatasan. Selain itu, penerapan sistem distribusi BBM bersubsidi secara tertutup belum dapat dilakukan secara optimal; masih terdapat penyalahgunaan BBM bersubsidi di beberapa wilayah NKRI yang disebabkan oleh adanya disparitas harga; infrastruktur penyediaan dan pendistribusian BBM di daerah terpencil masih terbatas; infrastruktur pengangkutan gas bumi melalui pipa terbatas; serta masih rendahnya pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

Dalam rapat tersebut, anggota Komite IV DPD mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya dari Sofia Maipauw (asal Papua Barat) yang mengharapkan daerah Sorong, Papua Barat diperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, mengingat daerah tersebut merupakan penghasil Migas. Menurut Sofia, community development selama ini tidak tepat sasaran.

Sementara Jhon Pieris (asal Maluku), mempertanyakan alasan Pertamina tidak lagi melakukan monopoli serta keterbatasan pipa transmisi dan distribusi gas. Rosman Djohan (asal Kepulauan Bangka Belitung) menanyakan mengapa Indonesia harus mengimpor minyak yang sudah jadi, dan tidak mengolah Migas sendiri.

Pertanyaan lain datang dari anggota DPD asal DIY, Cholid Mahmud, meminta BPH Migas untuk meningkatkan distribusi minyak dan gas untuk rumah tangga demi kesejahteraan rakyat, mendorong pemanfaatan gas. Selanjutnya, Ahmad Farhan Hamid (asal NAD) menanyakan pengaturan harga BBM, karena harga minyak di Papua yang sangat jauh berbeda dengan harga di wilayah lain.

Bagikan