NOTULEN

SIDANG PLENO

KOMITE III DPD RI

Hari/tanggal : Rabu, 7 Oktober 2009

Pukul : 10.00 s.d. 12.10 WIB

Tempat : Ruang sidang Komite III Gd B MPR/DPRRI

Pimpinan Rapat : 1. Drs. Sulistyo, M.Pd

Prof. Dr. Ir. Darmayanti Lubis

Acara : Sidang Komite III dengan agenda sidang sebagai berikut:

1. Laporan hasil Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat;

2. Finalisasai Tim Kerja Komite III DPD RI;

3. Rencana Finalisasi/konsinyering Komite III DPD RI tentang pengawasan Ibadah Haji Tahun 2009.

Hadir : 16 (enam belas) orang dari 33 (tiga puluh tiga) orang Anggota Komite III DPD RI

Hasil Rapat:

I. Sidang Pleno Komite III DPD RI dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 November 2009 dan dibuka pada pukul 10.00 WIB, serta dihadiri oleh 16 (enam belas) orang dari 33 (tiga puluh tiga) orang Anggota Komite III DPD RI.

II. Sidang Pleno Komite III DPD RI didahului sambutan oleh Wakil Ketua Komite III DPD RI, Prof. Dr. Ir. Darmayanti Lubis

III. Hasil-hasil yang terdapat dalam kunjungan kerja Komite III DPD ke 3 (tiga) daerah adalah sebagai berikut:

Provinsi Sumatera Barat

Hasil penyerapan informasi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi pasca gempa khususnya di bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

Kerusakan infrastruktur pendidikan terutama sekolah.

Siswa di daerah yang tertimpa bencana gempa akan melaksanakan Ujian Nasional tahun 2010 di kelas-kelas darurat.

Terjadi trauma pada peserta didik. Sebagian anak takut ke sekolah karena khawatir gedung sekolahnya runtuh.

Anak yang sekolah di tenda-tenda sulit untuk berkonsentrasi terutama setelah jam 10.

Tingkat kelulusan SMP Tahun 2009 di Sumbar 91%. Terjadi penurunan tingkat kelulusan dari tahun sebelumnya karena adanya kebijakan satu atap.

Adanya penurunan semangat atau partisipasi masyarakat untuk membantu pembiayaan proses belajar mengajar di sekolah.

Iklan sekolah gratis di televisi menimbulkan polemik tersendiri di tengah-tengah masyarakat dan memberatkan pihak sekolah.

Menipisnya pengetahuan budaya siswa sebagai akibat dari kurangnya akses siswa terhadap buku-buku budaya dan adat.

Masih terdapat persoalan terkait penyaluran tunjangan sertifikasi guru.

Adanya keinginan untuk membangun sekolah berstandar internasional yang terintegrasi dari SD hingga SMA yang berada dalam satu kawasan/komplek.

Hasil penyerapan informasi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi pasca gempa khususnya di bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

Peningkatan kasus/penyakit memang terjadi pasca gempa, namun tidak menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan adalah Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik Swasta dan Polindes yang tersebar di 4 Kabupaten/Kota.

Terjadi trauma psikologis atau psikososial pada sebagian korban bencana. Kondisi emosional sebagian masyarakat relatif belum stabil yang terlihat dari dijumpainya kekerasan terhadap anak, takut masuk ke dalam rumah, sulit tidur dll.

Muncul kekhawatiran akan terjadi peningkatan gizi buruk pada balita yang terkena dampak bencana gempa.

Akses air bersih dan jamban di beberapa daerah rendah terutama di Kabupaten Padang Pariaman

Kerugian di bidang kesehatan mencakup kerusakan bangunan, alat kesehatan dan biaya kerugian pelayanan yang mencapai lebih dari 500 milyar rupiah.

Pada masa awal pasca gempa, hampir semua rumah sakit rusak sehingga sebagian korban di rawat di tenda-tenda.

Hasil penyerapan informasi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi pasca gempa khususnya di bidang Agama adalah sebagai berikut:

Banyaknya sekolah agama yang rusak berat, sedang dan ringan.

Rusaknya gedung asrama haji.

Kekhawatiran jamaah haji dari luar sumbar khususnya calon jamaah haji dari Bengkulu dan Jambi untuk berangkat dari embarkasi Padang.

Pernah terjadi keterlambatan pesawat keberangkatan jamaah haji, namun tidak menimbulkan persoalan yang serius.

Sertifikasi sudah diterima guru agama tapi masih ditemui persoalan seputar pencairan tunjangan sertifikasi.

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hasil penyerapan informasi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi pasca gempa khususnya di bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Gerakan ADONO dan AKSANO yang dicanangkan oleh pemerintah daerah propinsi NTB harus disosialisasikan lebih intensif lagi kepada semua masyarakat, karena gerakan ini tidak mungkin bisa terlaksana bila tidak ada gayung bersambut dari masyarakat.

perlunya dipersiapkan dan dipenuhi sarana dan prasana serta gedung-gedung pendidikan yang memadai sampai pada tingkat kelurahan dan kecamatan di tiap-tiap Kabupaten/Kota Propinsi NTB.

perlunya penambahan alokasi anggaran untuk tenaga pengajar sehingga terpenuhinya tenaga pengajar disetiap sekolah-sekolah pada tiap-tiap Kabupaten/Kota Propinsi NTB

perlunya diciptakan lapangan kerja baru guna meningkatkan pendapatan orang tua, sehingga para orang tua dapat memberikan pendidikan lanjutan bagi anak-anaknya bahkan kalau bisa sampai ke jenjang perguruan tinggi.

perlunya diberikan sarana transportasi yang diperuntukkan khusus bagi siswa-siswi untuk bersekolah khususnya transportasi darat dan air mengingat letak geografi NTB yang terdiri dari pulau-pulau.

perlunya pemerataan dana alokasi BOS bagi setiap sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta di tiap-tiap Kabupaten/Kota di Propinsi NTB.

7. Perlunya penekanan terhadap para orang tua dan masyarakat mengenai pendidikan wajar 9 tahun agar dapat menyentuh semua unit sekolah pada tiap-tiap Kabupaten/kota di NTB.

Hasil penyerapan informasi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi pasca gempa khususnya di bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

Pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten/Kota harus lebih giat lagi menggerakkan & memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat melalui sistem pola terpadu termasuk kemitraan dengan LSM potensial.

Pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten/Kota harus lebih giat lagi meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten/Kota harus lebih giat lagi Meningkatkan sistem surveilans, monitoring& informasi kesehatan.

Pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten/Kota harus lebih giat lagi meningkatkan pembiayaan kesehatan termasuk dengan memberikan kartu sehat khususnya bagai masyarakat yang kurang mampu.

Pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten/Kota mestinya memberikan kepada semua ibu hamil dan ibu melahirkan untuk mendapatkan pelayanan gratis minimal klas III di polindes, poskesdes, puskesmas, dan RSU

perlunya penambahan tenaga medis dan para medis terutama untuk daerah yang terpencil

Perlunya penambahan gaji medis dan para medis, dikarenakan pekerjaannya sangat dibutuhkan.

Perlunya penambahan alokasi anggaran kesehatan dari APBN dan APBD.

diusulkan untuk dapat memindahkan RSUD provinsi mataram pada tempat yang lebih luas.

Hasil penyerapan informasi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi pasca gempa khususnya di bidang Agama adalah sebagai berikut:

perlunya kejelasan mengnai eselonisasi pada tingkat kepala Kanwil Departemen Agama yang seharusnya sampai tingkat eselon II

perlunya penambahan formasi untuk guru-guru agama dan madrasah sehingga tingkat kebutuhan guru dapat sebanding dengan tingkat ketersediaan formasi yang ada.

perlu pembahasan kembali mengenai penambahan biaya bagi calon jemaah haji dari NTB sebesar 2,4 juta sampai dengan 2,8 juta, dari Mataram ke Surabaya agar calon jemaah dan jemaah haji tidak merasa keberatan dan terpaksa.

perlu adanya kesimbangan antara Jumlah PNS yang pensiun dengan penerimaan CPNS baru di Kanwil Depag Propinsi NTB. Dari Pegawai yang pensiun sebesar 300 orang dan yang diterima hanya 60 orang.

diusulkan agar suatu saat nanti NTB bisa mempunyai asrama haji yang bukan saja hanya asrama haji transit dari daerah di Propinsi NTB, namun untuk embarkasi dikelola sendiri oleh NTB.

Perlunya pengangkatan guru agama kristen atau Katholik.

Provinsi Kalimantan Timur

Hasil penyerapan informasi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi pasca gempa khususnya di bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Masalah persebaran tenaga guru yang tidak merata, sehingga terjadi penumpukan guru di wilayah kabupaten/kota, yang berakibat kurangnya tenaga pengajar di daerah terpencil;

2. Masalah sertifikasi guru di kabupaten Kutai kartanegara masih belum terealisasi, karena adanya pembatasan jatah kuota guru sebesar 300 orang/tahun sedangkan jumlah guru yang ada sebanyak 15.000 orang.

3. Di kabupaten Kutai Kartanegara juga masih terdapat 15.690 orang guru bantu dimana sejumlah 189 guru telah diangkat menjadi PNS namun baru 115 guru yang mendapat SK sedang 74 guru masih tertinggal proses SK nya.

4. Masalah ketimpangan antara kesejahteraan Guru dari Diknas denganGuru dari Depag;

Pemerataan dan perluasana akses memperoleh pendidikan (MERATA)

Hasil penyerapan informasi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi pasca gempa khususnya di bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. kurangnya tenaga ahli terutama dokter spesialis anestesi. Ini disebabkan karena mereka cenderung lebih memilih berada di pusat kota dibandingkan bertugas di daerah terpencil.

2. DPD memberidukungan dalam rangka pengembangan program dan kegiatan sangat diperlukan terutamamemberikan masukan berkaitan dengan penganggaran pendidikan, kesehatan khususnya jamkesmas diharapkan akses pelayanan kesehatan ini dapat lebih dinikmati terutama untuk warga miskin dan tidak mampu.

Hasil penyerapan informasi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi pasca gempa khususnya di bidang Agama adalah sebagai berikut:

Masalah ketimpangan antara kesejahteraan Guru dari Diknas denganGuru dari Depag;

Dibutuhkan adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Masih kurangnya kuota haji di Kalimantan Timur, yang mengacu kepada Ketentuan OKI (Organisasi Konfrensi Islam), dan negara-negara yang tergabung dalam OKI menyepakati bahwa kuota didasari pada perhitungan rasio satu calon jemaah haji berbanding 1000 penduduk muslim. Kalimantan Timur meminta adanya perubahan metode yang digunakan dalam pembagian kuota haji di Kalimantan Timur.

IV. Sidang Pleno Komite III DPD RI ditutup pada pukul 12.10 WIB

Jakarta, 23 November 2009

Kepala Bagian

Sekretariat Komite III DPD RI,

MARTHEN S.R, S.H.

NIP. 196703171994031003

Bagikan