Media sangat berpengaruh terhadap dinamika dan pertumbuhan daerah. Demikian diskusi yang mengemuka dalam talk show interaktif Perspektif Indonesia di ruang pers lantai 1 Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum’at (11/02). Dialog interaktif yang disiarkan secara langsung ini, mengangkat tema “Pers dan Artikulasi Kepentingan Daerah”.

“Berkat peranan pers, sampai ke dinamika kehidupan masyarakat sendi-sendinya hidup,” ujar Sultan Bakhtiar Najamudin (Anggota DPD RI Provinsi Bengkulu). Pernyataan Sultan tersebut diamini oleh narasumber lainnya yaitu Wina Armadi Sukardi, SH, MBA, MM (Anggota Dewan Pers), Prof. (Ris) Ikrar Nusa Bakti (Pakar Politik LIPI), dan Ramadhan Pohan (Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat).

Dalam kaitan dengan itu, Wina Armada menyatakan peranan pers di daerah diperkuat oleh jumlah media massa di daerah yang mencapai 90% dari total jumlah media di Indonesia. Berdasarkan data dari Dewan Pers, jumlah televisi lokal sebanyak 125, sedangkan televisi nasional hanya 10, dan 1 televisi publik. Sementara, jumlah stasiun radio mencapai 857, dengan jumlah 49 stasiun berada di Jakarta . Jumlah media cetak bahkan mencapai 1500. “Komposisi pers kita dibanding dengan 10-12 tahun yang lalu, ketika orientasinya kepada pers nasional, sekarang mengalami perubahan, sekarang justru pers ini banyak tumbuh dan berkembang di daerah sendiri”, tegas Wina.

Namun, peranan pers dalam menyuarakan kepentingan daerah memiliki kendala. Sultan menyampaikan bahwa porsi pemberitaan daerah masih sangat kurang, terlebih di media nasional.

”Di daerah banyak juga masalah dan cerita-cerita unik yang layak untuk diangkat,” kata Sultan. Porsi pemberitaan nasional justru mendominasi media daerah, dibanding berita dan harapan-harapan daerah itu sendiri.

Sementara itu, Ramadhan Pohan berpendapat bahwa media independen harus berani mengangkat isu-isu daerah, misalnya korupsi walikota yang jauh lebih bermanfaat dibanding isu nasional. “Dengan mengangkat berita daerah akan memberi energi positif dan perspektif baru di daerah,” ujar Ramadhan.

Ikrar Nusabakti juga menambahkan jurnalis daerah memiliki tugas yang jauh lebih berat dibanding jurnalis nasional, yaitu dari segi gaji dan perlindungan keamanan. “Dewan pers agar benar-benar memperhatikan bagaimana perlindungan terhadap wartawan, bukan cuma sosialisasi di tingkat pusat tapi juga di daerah”, ujar Ikrar.

Menurutnya, sosialisasi bukan hanya pada pers, namun juga pemerintahan termasuk aparat keamanan. Selain itu, independensi pers juga menjadi masalah dengan adanya wartawan ‘amplop’, padahal jurnalis seharusnya imparsial dan cover both side.

Menurut Wina ada empat faktor yang mempengaruhi artikulasi peranan pers dalam pembangunan daerah yaitu: masih banyak peraturan dan perundangan yang bisa dipakai untuk mengancam wartawan, sikap pejabat yang bertindak berlebihan terhadap kritik, kualitas wartawan di daerah yang belum memadai, dan peranan dewan pers yang makin aktif.

Cara untuk meningkatkan peran pers di daerah serta menjadikan isu daerah menjadi primadona di daerahnya masing-masing, diantaranya adalah menyegerakan televisi jaringan yang seharusnya sudah dimulai 3 tahun yang lalu. Selain itu, Sultan mengungkapkan kompetensi dan kesejahteraan wartawan juga perlu ditingkatkan, sehingga bisa memunculkan berita-berita yang mengangkat daerah. Ramadan juga berharap sudah saatnya pers komunitas diperhatikan, karena mereka-lah yang banyak memuat isu-isu daerah.

Bagikan