DANA ALOKASI KHUSUS PENDIDIKAN TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
SERANG-BANTEN, Dana Alokasi Khusus (DAK) di Bidang pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan sekolah, menjadi salah satu isu yang berkembang dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komite III DPD RI di Provinsi Banten. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Drs. Ade Nurhikmat menyatakan bahwa tidak sedikit dana dari pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan sekolah. “Misalnya ada sekolah yang diberikan peralatan laboratorium, sementara ruangan laboratoriumnya belum ada,” katanya.Untuk tahun lalu Kabupaten Lebak mendapat DAK sebesar 63 M. Dan diperuntukkan rehabilitasi dan penambahan ruang kelas. Sementara itu Endang Suhendar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus yang masuk ke sekolah-sekolah di Pandeglang diperuntukan bagi peningkatan mutu sekolah. Padahal yang lebih diperlukan justru pada pembangunan dan renovasi sekolah yang banyak mengalami kerusakan. “Masih banyak sekolah di Pandeglang yang butuh renovasi fisik”, sambungnya. Selain itu, Komite III DPD RI dalam Kunker ke Provinsi Banten juga mencoba menggali dan menampung permasalahan yang terkait dengan Ujian Nasional (UN). Mulai dari target kelulusan, kemudian strategi untuk mencapai target tersebut. Serta permasalahan-permasalahan yang timbul dari pelaksanaan UN selama ini. Sebab banyak sekali terdengar berita-berita miring yang dilakukan pihak sekolah dan dinas pendidikan dalam mencapai target kelulusan. “Kita ingin mendengar langsung dari berbagai pihak menyangkut hal ini. Karena jika memang begitu, maka UN tidak lagi dapat melahirkan anak didik dan dunia pendidikan yang baik dan berkualitas. Tetapi masyarakat dan anak didik yang menghalalkan segala cara untuk mencapai kelulusan,” kata Drs. Sulistyo, M.Pd Ketua Komite III DPD RI. “Selama ini DPD RI konsisten menolak pelaksanaan UN. Karena memang agak aneh jika dengan kondisi yang sangat beragam antar daerah, tapi pemerintah ingin menyeragamkan kelulusan dengan standar UN”, sambungnya. Kunker kali ini dimaksudkan mencari masukan dan aspirasi dari masyarakat secara umum, dan khususnya dari Dinas Pendidikan, Guru, Kepala Sekolah dan Anak didik yang ada di Provinsi Banten untuk dibawa Rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Nasional Maret Mendatang. “ Pada tanggal 2 Maret ini, kami akan Rapat kerja dengan dengan Menteri Pendidikan Nasional”, tambah Sulistyo. Dialog dan Kunker Komite III DPD pada hari Sabtu (20/2) dilaksanakan di SMA Negeri 1 Warunggunung Kabupaten Lebak, SMP Negeri 3 Pandeglang dan SD Negeri 3 dan 4 Pandeglang. Pada hari Minggu (21/2), Rombongan menghadiri Seminar Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Banten di Aula Koperasi Pegawai Negeri, Serang, Banten. Dalam seminar itu, masalah kesejahteraan, sertifikasi dan peningkatan mutu dan kualistas guru banyak disampaikan oleh para guru. “Pemerintah akan mengangkat kesejahteraan guru dengan tunjangan profesi dan proses sertifikasi dengan secara bertahap. Dimulai dari guru PNS dan guru tetap di sekolah swasta. Dan seluruhnya akan diselesaikan sampai tahun 2014. Namun guru juga diharapkan dapat menunjukkan profesinalismenya”, terang Drs. Sulistyo, M.Pd yang juga Ketua Umum Pengurus Besar PGRI. Kunjungan ke sekolah, dinas pendidikan, dan tempat wisata merupakan rangkaian kegiatan Kunker DPD RI ke Provinsi Banten. Besok Senin (22/2) dijadwalkan Rombongan akan diterima Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah di Kegubernuran. Adapun rombongan Komite III diketuai oleh Abdi Sumaithi (Anggota DPD RI Provinsi Banten), Sulistyo (Kordinator dan Ketua Komite III DPD RI dari Provinsi Jawa Tengah), Maimanah Umar (Riau), KH. Sofyan Yahya (Jawa Barat), Lalu Supardan (NTB), Aidil Fitrisyah (Sumsel), Prof. Istibsyaroh (Jawa Timur), Emma Yohana (Sumbar), Herlina Murib (Papua), Pardi, SH (Jakarta), Habib Hamid Abdullah (Kalsel) dan Muhammad Afnan Hadikusumo (DIY). Selain pendidikan, Kunker Komite III DPD RI di Provinsi Banten akan menampung aspirasi masyarakat yang terkait dengan Pariwisata, Agama, Kesehatan, Kepemudaan dan tenaga Kerja. Kunker ini akan dilaksanakan dari tanggal 19 sampai 23 Februari 2010.

22. Feb, 2010 







































Tim Kerja Komite II DPD RI membahas sistematika persiapan rapat dengan Baleg DPR RI mengenai usulan DPD RI tentang RUU [...]
Belum ada komentar