BALIKPAPAN — Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang dibuka di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Jumat (22/1) malam, disesaki ribuan guru. Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PGRI diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Kordinasi Pimpinan PGRI Kabupaten/Kota Tingkat Nasional (Rakompimnas).

Ruangan disesaki 850 guru mengenakan batik PGRI (hitam/putih) yang berdatangan dari berbagai daerah. Sebagian mereka terpaksa mengikuti prosesi pembukaan di luar ruangan hingga tanggal 25 Januari 2010 guna membahas berbagai isu pendidikan, terutama profesi guru. Perwakilan guru bebas mengutarakan pendapatnya guna dibahas forum sebelum akhirnya diambil keputusan.

Konkernas yang hanya sekali setahun merupakan forum tertinggi di bawah kongres PGRI yang menetapkan garis kebijakan yang belum ada dalam keputusan kongres selama masa antara kongres. Konkernas diikuti pengurus besar, penasihat pengurus besar, pengurus anak lembaga tingkat nasional, pengurus badan khusus tingkat nasional, pengurus himpunan/ikatan/asosiasi profesi dan keahlian sejenis tingkat nasional, utusan pengurus provinsi, peninjau serta undangan lain yang ditetapkan pengurus besar. Jadi, peserta yang berjumlah 850 orang bukan angka yang terlalu besar untuk PGRI sendiri.

Dibuka Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas, acara dihadiri Ketua DPD Irman Gusman, Wakil Ketua MPR Ahmad Farhad Hamid dan Melani Leimena Suharli, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pramono Anung Wibowo, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh, Ketua Komite II DPD Bambang Soesilo, dan Wakil Ketua Komite III DPD Darmayanti Lubis, Wakil Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP DPR) Tjahjo Kumolo beserta anggota fraksi lainnya.

Acara bertema “Membangun PGRI yang Bermartabat” itu juga dihadiri jajaran PB PGRI masa bakti 2008-2013, mantan Menteri Pendidikan Nasional Wardiman Djojonegoro selaku Penasihat PB PGRI, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Farouk Ishak bersama jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Provinsi Kaltim dan Wali Kota Balikpapan Imdad Hamid bersama jajaran Muspida Kota Balikpapan.

Irman menganggap diperlukan cetak biru pembangunan pendidikan nasional agar persoalan pendidikan terselesaikan, yang sekaligus meningkatkan mutu pendidikan dan mewujudkan martabat guru. “Cetak biru itu memuat strategi umum pendidikan nasional, kurikulum, evaluasi, kesejahteraan dan kompetensi guru, serta partisipasi masyarakat,” katanya.

Dukungan kepada peningkatan mutu pendidikan sebagai usaha menyiapkan generasi yang terdidik, agar berperan memajukan derajat kehidupan kini dan nanti. Sebagaimana ditegaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, prinsip-prinsip penyelenggaraannya harus berpegang teguh kepada demokratis, keadilan, serta non diskriminatif yang menjunjung nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, dan kemajemukan.

Menurut Irman, pendidikan adalah instrumen strategis mencapai tingkatan kemajuan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Inggris, Prancis, Australia, Kanada, dan China mencapai tingkatannya karena didukung sistem pendidikan yang baik. Negara berkembang seperti Korea Selatan bertransformasi dari negara yang berbasis pertanian tradisional menjadi negara maju yang berbasis industri modern tak terlepas dari dukungan sistem pendidikan yang baik.

Tahun 2009, UNDP (United Nations Development Programme) mengeluarkan global human development index yang memosisikan Indonesia di urutan ke-111 dari 182 negara di dunia. Rangking yang tertinggal jauh dari negara-negara tetangga seperti Singapura (23), Brunei Darussalam (30), Thailand (87), dan Filipina (105). Jika dibanding dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, rangking Indonesia tertinggal jauh dari Australia (2), Jepang (10), China (24), serta Korea Selatan (26).

“Di abad modern ini, kita menghadapi tantangan pasar bebas yang memerlukan sistem pendidikan yang melahirkan generasi kreatif, inovatif, cerdas, sehingga bersaing dan kompetitif,” ujarnya. Ditambahkannya, karena dukungan sistem pendidikan yang baik maka peningkatan mutu pendidikan dan mewujudkan martabat guru merupakan tanggung jawab Pemerintah bersama masyarakat.

PGRI diharapkan berperan menyelesaikan persoalan pendidikan seperti pemerataan pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan hingga ke daerah-daerah terpencil, kontroversi ujian nasional (UN), pengalokasian anggaran, dan kesejahteraan guru. DPD concern memajukan mutu pendidikan, terutama kompetensi guru sebagai garda terdepan penyelenggaraan pendidikan. Keberhasilan atau kegagalan sistem pendidikan sangat dipengaruhi guru. Di pundaknya siswa-siswi menggantungkan harapan.”

Selaku penanggung jawab acara, Ketua PB PGRI Pusat Sulistyo menyatakan kebanggaannya atas kehadiran pimpinan MPR, DPR, DPD, dan Mendiknas yang membuktikan keistimewaan Konkernas serta perhatian, dukungan, dan bantuan terhadap peningkatan profesionalisme guru demi kemajuan mutu pendidikan yang melahirkan generasi yang lebih baik. “Sehingga, pendidikan dan guru dari waktu ke waktu ada perkembangan dan perbaikan, termasuk dipenuhinya tambahan tunjangan khusus,” ujar Sulistiyo yang juga sebagai Ketua Komite III DPD.

Ia memaparkan, MPR, DPR, dan DPD memperhatikan peningkatan mutu pendidikan dan mewujudkan martabat guru. “Semua usulan PGRI juga menjadi usulan DPD,” ujarnya. PGRI, yang dilahirkan tanggal 25 November 1945 di Surakarta, berupaya agar guru dan tenaga kependidikan yang profesional, sejahtera, dan terlindungi. Sekarang, PGRI beranggotakan 2.940.000 guru dan tenaga kependidikan negeri atau swasta yang kepengurusannya tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan satuan pendidikan.

Sulistiyo melanjutkan, Konkernas membahas isu pendidikan yang aktual seperti anggaran pendidikan yang diprioritaskan minimal 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) yang banyak persoalan dan pengimplementasiannya belum diharapkan. Kemudian, penataan pejabat birokrasi pendidikan berupa aturan khusus agar jabatan di bidang pendidikan diisi tenaga yang berkompetensi dan berkomitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan, kinerja guru, kesejahteraan guru terutama swasta, guru tidak tetap, dan guru wiyata bakti.

“Kami juga memperhatikan guru wiyata bakti serta guru honorer, guru tidak tetap, yang umumnya memiliki taraf hidup masih rendah dengan upah atau gaji mereka yang tidak lebih baik dari buruh kasar. Karena itu, semoga usulan kami nantinya ditindaklanjuti Bapak-bapak sekalian,” pungkasnya, yang disambut tepuk tangan hadirin. Selain itu, Konkernas membahas pola pembinaan profesi guru; UN, mewujudkan PGRI sebagai organisasi yang kuat, dan persoalan pendidikan yang aktual lainnya.

Menanggapi Sulistiyo, Nuh mengingatkan, sedikitnya tiga modal harus dimiliki setiap orang, institusi, atau bangsa yang mempengaruhi pencapaian tingkatan martabat dan kemuliaan. Guru berperan menanamkan ketiganya kepada murid-murid sebagai persyaratan mencapai tingkatan martabat dan kemuliaan secara bersama-sama. “Apalah artinya martabat tanpa kemuliaan,” ujarnya

Kesatu, memiliki cita-cita. Guru yang baik tidak hanya menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada murid-muridnya tetapi juga menyertainya dengan motivasi atau optimisme. “Indonesia bertahan karena cita-cita. Guru yang baik adalah yang meningkatkan motivasi, optimisme.”

Kedua, memiliki kerendahan hati. “Kita tidak boleh besar kepala,” tegas Nuh. Dan, ketiga, memiliki genuine characters. “Kalau seseorang kehilangan genuine characters, semestinya dia garang, begitu memasuki arena sistem menjadi lembek,” ujarnya mencontohkan.

Agar tercapai tingkatan martabat dan kemuliaan tersebut maka pendidikan jangan dijadikan komoditas politik. “Kalau setiap masalah pendidikan selalu gaduh berarti banyak yang memperhatikan atau mencintai pendidikan. India dan China juga mengalaminya 10 tahun yang lalu. Tetapi, jangan sampai pendidikan menjadi komoditas politik,” Nuh mengingatkan.

Taufiq menyepakati perkataan Mendiknas. “Saya menyepakati, pendidikan tetap pendidikan, politik tetap politik,” sambungnya. “Berbahagialah PGRI yang mempunyai menteri seperti Pak Nuh yang guru tapi jenaka. Luar biasa. Pak Nuh harus memenuhi permintaan PGRI, agar generasi kita handal dan unggul.” Ungkapannya disambut tepukan hadirin wal hadirat.

Tak terlupakan, Nuh memotivasi guru sebagai ujung tombak kemajuan mutu pendidikan bagi generasi penerus, mengatakan sepatutnya guru diapresiasi dan dihargai setinggi-tingginya. Saat ini, Pemerintah mengusahakan peningkatan kesejahteraan guru berimbang dengan peningkatan profesionalisme guru dan kemajuan mutu pendidikan. “Pemerintah welcome bekerjasama dengan PGRI. Mari kita memajukan pendidikan,” pungkasnya.

Awang mengatakan, peningkatan profesionalisme guru dan kemajuan mutu pendidikan sangat menentukan nasib bangsa. “Ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan,” ujarnya. Karenanya, Kaltim mencanangkan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun atau anak harus bersekolah hingga usia sekitar 18 tahun dengan menggratiskan biaya pendidikan mulai tingkat SD hingga SMA sederajat di sembilan kabupaten dan empat kota wilayah Kaltim. Disertai penganggaran ratusan miliar rupiah tahun 2009, pembebasan biaya bukan hanya untuk sekolah negeri saja, juga untuk sekolah swasta, sekolah agama, dan sekolah umum.

Wajar 12 Tahun terlaksana berkat dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU). Pembebasan biaya operasional pendidikan untuk SD/MI hingga SMP/MTs ditanggungjawabi pemerintah kabupaten/kota melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang sumber dananya dari APBD untuk menambah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) yang sumber dananya dari APBN.

Sedangkan untuk SMA/MA ditanggungjawabi bersama Pemerintah Provinsi Kaltim dengan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Kaltim memberi subsidi berbentuk Bosda Rp1 juta per siswa per tahun untuk SMA dan Rp 1,5 juta per siswa per tahun untuk SMK. Tujuannya, meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) di Kaltim sekaligus mempercepat peningkatan daya saing SDM daerah. Awang tidak menghendaki Indonesia tertinggal dengan negara lain. “Negara tetangga Singapura dan Malaysia saja selangkah lebih maju dibanding kita.”

Pemerintah Provinsi Kaltim antara lain melancarkan program “Cemerlang” (Cerdas Merata dengan Prestasi Gemilang) bernilai Rp 5,88 miliar untuk 5 ribu siswa berprestasi dan kurang mampu, dan Bosda untuk 115 ribu siswa SMA, MA, dan SMK negeri atau swasta bernilai 71,37 miliar, mewajibkan setiap kabupaten/kota di wilayah Kaltim memiliki Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang statusnya ditingkatkan menjadi Sekolah Berstandar Internasional (SBI) tahun 2011.

Lalu, membangun laboratorium dilengkapi peralatan canggih di empat daerah (Samarinda, Balikpapan, Bontang, Penajam Paser Utara) bernilai Rp 2,07 miliar; memberikan 1.000 laptop bernilai Rp 6,5 miliar yang dibagi bulan Desember 2009 untuk meningkatkan mutu pendidik, mengalokasikan Rp 105,89 miliar sebagai tambahan penghasilan 59 ribu guru, termasuk Rp 3,78 untuk 2 ribu yang mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta penyaluran beasiswa dan dana stimulan bernilai Rp 70 miliar untuk 28.233 pelajar dan mahasiswa.

Sejak awal hingga akhir acara, guru disibukkan dengan seminar nasional yang menghadirkan narasumber dari Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia seperti Entin (Ketua Persatuan Guru Brunai), Rama Nathan (anggota Komite Asia Pasifik Persatuan Guru Malaysia), Mike Thurman (Ketua Perserikatan Guru Singapura), dan Unitah Rosyidi (Wakil Ketua PB PGRI). Sebelum pembukaan Konkernas dan Rakorpimnas PGRI yang diikuti semua peserta baik utusan PGRI provinsi maupun kabupaten/kota, diadakan rapat prakonferensi.

Konkernas PB PGRI di Banjarmasin tanggal 23–26 Januari 2009 menghasilkan beberapa keputusan penting antara lain menaikkan gaji guru swasta yang mengajar di TK/RA. Saat ini masih banyak guru swasta bergaji Rp 100 ribu–Rp 150 ribu per bulan yang menjadi anggota 450 ribu dan bergabung dalam Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) PGRI.

Bagikan