JAKARTA—Sambutan gembira di awal pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Century Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditanggapi dingin oleh dosen ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIPUI) Arbi Sanit. Pansus cuma dianggap sebagai berpura-pura mengungkap kebenaran demi rakyat.

Padahal, banyak kepentingan terselubung di dalamnya. “Pansus ini pansus pura-pura, seakan-akan judulnya bagus,” tuturnya saat Dialog Kenegaraan “Hak Angket Century: Sandiwara Politik Partai Koalisi?” di Miko Coffee Corner Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan–Jakarta, Rabu (9/12).

Selain Arbi, acara juga menghadirkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Maluku John Pieris, anggota Pansus Angket Century Bambang Susatyo (Fraksi Partai Golkar), dan dosen ilmu hukum tatanegara Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul Irmanputra Sidin.

Ada tiga indikasi kepura-puraan tersebut. Kesatu, anggota DPR bukan wakil rakyat. Mereka bekerja tidak buat rakyat, tetapi buat diri sendiri dan partainya masing-masing.

Kedua, mereka bekerja demi formalitas belaka. Buktinya, lanjut Arbi, ketika rapat pleno Pansus hanya dihadiri 20% anggota, acara tetap saja dilanjutkan.

Ketiga, pembentukannya prosedur belaka tanpa substansi. “Ada rapat, tapi apa kemampuan kerjanya? Dengan begitu, akal-akalan ini akan terjadi,” katanya.

Dilatari alasan-alasan ini, Arbi sulit optimistis hasilnya akan sesuai dengan harapan rakyat. “Palingan hasil sudah didesain, karena DPR kan didominasi oleh partai Pemerintah. Ujung-ujungnya, voting. Ujungnya tidak ada data, fakta, dan disimpulkan tidak ada masalah. Deal politik kan sejak awal sudah dibangun, yang banyak yang menentukan,” tandasnya.

Bambang mengakui, Partai Golkar memang mengambil bagian dalam Pansus Hak Angket Century sebagai strategi memenangkan Partai Golkar di Pemilu 2014. “Ini untuk kepentingan Golkar karena Golkar berniat memenangkan 2014,” tuturnya.

Keterpilihan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Idrus Marham sebagai Ketua Pansus adalah kesepakatan Partai Golkar dengan Partai Demokrat. “Saya tidak bisa tutupi ini adalah hasil kompromi antara kepentingan Golkar dengan Demokrat.

“Tapi yang lebih penting bagaimana Golkar memimpin, menuntaskan skandal ini,” ujar Bambang. Ia berharap, keterpilihan itu tak lagi dipersoalkan berpanjang-panjang.

Tugas Ketua Pansus adalah mengembalikan substansi hak angket sekaligus membongkar skandal bail-out Bank Century. Menurutnya, Partai Golkar akan menggunakan kekuatan penuh memanfaatkan Pansus Hak Angket Century guna meraup simpati masyarakat.

Alasannya kontan menggeramkan John. John mengaku pesimistis jika motivasi salah satu kekuatan besar di parlemen ditujukan semata-mata untuk kepentingan golongan. Kalau begitu, proses penegakan hukum tetap saja terbengkalai.

“Harusnya, tak peduli pada apa yang bisa didapat di 2014, kalau begitu bisa saya proyeksikan hasil hak angket itu akan gagal. Terjadi kompromi politik atau power sharing untuk 2014. Kalau itu pendiriannya, tidak ada pembelajaran politik yang begitu baik untuk generasi muda, karena membiarkan proses penegakan hukum terbengkalai,” ungkapnya.

“Kalau alasan Golkar untuk memenangkan 2014 dengan mengambil peran dalam hak angket, saya kira sangat konyol,” tandasnya, kemudian.

Ia beranggapan, pengusutan kasus skandal tersebut momentum kebangkitan Partai Golkar. Jika Pansus gagal mengungkap skandal, masa depan Partai Golkar akan suram. “Kalau gagal, matilah sudah DPR ini. Karena Golkar yang memimpin, kegagalan ini juga lonceng kematian bagi Golkar,” katanya.

Bambang tidak membantah jika Pansus Hak Angket Century dinilai banyak pihak sebagai permainan dan sandiwara kelompok tertentu. Tetapi, yang terpenting bagaimana semua pihak mengawasi dan mengontrol kerja-kerjanya agar pengungkapan skandal berjalan lancar.

“Kita perlu sandiwara daripada tidak berjalan sama sekali. Sandiwara dapat berakhir happy ending dengan terungkapnya aktor-aktor di balik skandal Bank Century,” jelasnya.

Bambang meyakini, Partai Golkar akan berada di posisi terdepan mengungkap skandal yang merugikan negara Rp 6,7 triliun ini. “Dugaan-dugaan mengenai kepentingan partai dapat dimaklumi. Kita tidak mencari orang per orang, kita lagi mencari otaknya. Mencari raja buayanya,” paparnya.

Bagikan