JAKARTA (Dewan) Pimpinan DPD RI dan Pimpinan PAH I, II dan IV menerima Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sekda Jawa Barat dan Sekda Banten. Pertemuan dimaksudkan untuk mendengarkan paparan Sekretaris Provinsi DKI Jakarta tentang perspektif pengendalian ruang wilayah Jabodetabekjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur) yang terkait langsung dengan masalah banjir DKI Jakarta yang secara menyeluruh juga terkait dengan wilayah Jawa Barat dan Banten.

Pimpinan DPD diwakili oleh Wakil Ketua DPD, Irman Gusman serta didampingi Pimpinan PAH II, Sarwono Kusumaatmaja, Pimpinan PAH IV, Anthony Charles Sunarjo, Anggota DPD asal DKI, Mooryati Soedibyo, Biem Triani Benjamin dan Marwan Batubara. Tak ketinggalan Anggota DPD asal Provinsi Banten, Ratu Cicih Kurniasih, Apud Mahfud dan Sagap Usman, Arief Natadiningrat Anggota DPD asal Jawa Barat, Jum Perkasa Anggota DPD dari Sumatera Selatan , Hussein A. Rahayaan Anggota DPD dari Maluku serta dari PAH III, Wilhelmus Wua Openg.

Sedangkan yang melakukan pemaparan Ritola Tasmaya, Sekda Provinsi DKI dilanjutkan pemaparan oleh Sekda Jawa Barat Lex Laksameria dan Sekda Banten yang diwakili Kepala Bapeda Banten, A. Karimil.

Irman mengungkapkan, pada pertemuan tersebut membahas persoalan banjir DKI Jakarta dalam perspektif tata ruang Jabodetabekjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur). Dalam perspektif DPD, persoalan tentang persoalan DKI Jakarta terkait dengan perilaku dan gejala alam, pada dasarnya merupakan perspektif yang luas sampai kepada persoalan Jawa Barat dan juga Banten.

Selain itu menurut Irman, perspektifnya tidak hanya pada persoalan fisik dan prasarana pengendalian banjir tetapi juga pada aspek kepemerintahan, rentang kendali, sistem administrasi dan penganggaran/budgetting.

Dengan pemaparan dari Sekda provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat nantinya Pimpinan PAH I, PAH II dan PAH IV menurut perspektifnya masing-masing akan menerima paparan tersebut dan catatan dari Sekda Jawa Barat dan Sekda Banten serta memberikan umpan balik. Dan sesuai dengan kewenangan PAH akan membahas lebih lanjut dan dibawa pada Rapat Pimpinan DPD RI. Untuk kemudian dapat dikembangkan dalam bentuk rekomendasi kepada Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah.

Menurut Irman, masalah banjir DKI, walaupun sudah beberapa waktu berselang, secara momentum pada pandangan DPD RI memang harus dituntaskan saat sekarang pembahasannya sehingga ke depan sudah tidak lagi selalu mengulang balik pada perencanaan dari awal, dan dengan persoalan yang ada sekarang, harus diambil kesempatan untuk pemyelesaian perencanaan menyeluruh untuk sistem pengendalian banjir Jabodetabekjur. “Ini pertemuan pertama nanti akan di bentuk timnya untuk pertemuan selanjutnya,’’ jelas Irman.

Ritola, Sekda DKI Jakarta memaparkan untuk rencana pelaksanaan tata ruang di Jakarta akan segera dilaksanakan penyelesaian pembebasan tanah untuk Banjir Kanal Timur dan pelaksanaan fisiknya; melaksanakan peningkatan Kanjir Kanal Barat dari Pintu Air Manggarai s/d Muara; membangun sebanyak tigabelas polder; merevitalisasi situ-situ di Jabodetabek; normalisasi kali; membangun waduk di hulu serta membangun sodetan Ciliwung – Cisadane dan meningkatkan Kali Cisadane.

Sarwono, Anggota DPD asal DKI mengungkapkan secara nasional sebenarnya ada dua hal yang sebenarnya tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah pusat yaitu masalah kelembagaan manajemen daerah aliran sungai (DAS) secara komprehensif, yang kedua adalah masalah pendanaan. Sarwono akan mengusulkan pada DPD untuk konsentrasi pada maslaah kelembagaan daerah aliran sungai dan pendanaannya. Kegiatan ini tidak hanya per wilayah tetapi juga antar sektor dan antar stakeholder.

Di samping itu Sarwono menyatakan sebetulnya kita tidak hanya berkepentingan untuk mengendalikan banjir yang tak kalah pentingnya adanlah menjamin tersedianya air secara cukup sepanjang tahun baik musim kemarau maupun musim hujan. Sementara Waduk Jatiluhur telah mengalami pengurangan debit yang signifikan yang bisa tidak bisa dikompensasi walaupun dalam musin hujan. Manajemen DAS tidak hanya untuk menanggulangi banjir tetapi juga pemeliharaan neraca air yang konstan. Kerjasama antar daerah tidak hanya menyangkut Jabodetabekjur tapi juga menciptakan grow center di daerah-daerah lain.

Kepala Bapeda Banten menjelaskan komitmen untuk menyelsaiakan banjir dari tiga daerah sudah sama, jangan menjadi terlalu banyk rencana yang terpenting adalah implementasinya meminta dukungan DPD. Sekda Jawa Barat sudak banyak konsep yang intinya implementasi saja dan kita juga sudah sering saling bertemu dengan DKI dan Banten berkaitan dengan banjir sudah membuat action plan, yang terpenting adalah konsistensi atas komitmen kita bersama.

Sebagai penutup Ritola mengungkapkan master plan untuk mengatasi banjir sudah dibuat dari Juni 2003 tapi sampai sekarang belum terlaksana, demikian juga nasibnya dengan Perpres Tata Ruang tahun 2003 padahal itu menjadi dasar untuk satu komando. Bappenas harus mencari solusi yang rasional terhadap anggaran yang terbatas dengan kepentingan yang banyak untuk menanggulangi masalah banjir ini.

Bagikan